BANJARNEGARA, vonisinvestigasi.id – Polemik seleksi perangkat Desa Majatengah, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, memasuki babak lanjutan. Setelah menyampaikan sanggahan dan pengaduan kepada Pemerintah Kecamatan Banjarmangu, Bupati Banjarnegara, serta Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, kuasa hukum peserta seleksi, Sumargo Triprasetyo, kini menyiapkan langkah hukum melalui jalur keterbukaan informasi publik, pengawasan maladministrasi, hingga kemungkinan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sumargo merupakan peserta seleksi formasi Kepala Seksi Pelayanan Desa Majatengah yang dilaksanakan pada 3 November 2026.
Melalui Kantor Hukum Harmony House Of Law, kuasa hukum menilai perlu adanya kepastian mengenai tindak lanjut pengaduan yang telah disampaikan. Hingga keterangan tersebut disusun, pihaknya mengaku belum menerima jawaban substantif mengenai hasil pemeriksaan maupun status penanganan keberatan.
Kuasa hukum Sumargo, Harmono, S.H., M.M., C.L.A., bersama Syaeful Munir, S.H.I., menegaskan bahwa langkah yang ditempuh bukan semata-mata mempersoalkan hasil akhir seleksi. Mereka ingin memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan telah berjalan sesuai ketentuan, transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai pengaduan masyarakat hanya berhenti sebagai surat yang diterima, dicatat, kemudian tidak jelas tindak lanjutnya. Birokrasi harus memberikan kepastian, bukan justru menciptakan ketidakpastian bagi warga yang menggunakan haknya untuk menyampaikan keberatan,” tegas kuasa hukum.
Kuasa hukum menyiapkan tiga jalur untuk memperoleh kejelasan atas persoalan tersebut.
Pertama, melalui mekanisme keterbukaan informasi publik. Pihaknya berencana mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik yang menguasai dokumen seleksi.
Dokumen yang diminta antara lain berita acara, tata tertib, jadwal resmi, rekapitulasi nilai, pedoman pembobotan, dokumen hasil ujian, hingga rekomendasi pengangkatan apabila telah diterbitkan.
Apabila permohonan informasi tidak dipenuhi sesuai ketentuan, kuasa hukum akan mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Jika persoalan tetap tidak terselesaikan, sengketa informasi dapat dibawa ke Komisi Informasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Kedua, melalui Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Langkah ini disiapkan untuk meminta pemeriksaan terhadap kemungkinan maladministrasi, terutama apabila pengaduan masyarakat tidak ditangani secara patut, tidak memperoleh kepastian, atau ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.
Ketiga, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kuasa hukum akan mengkaji terlebih dahulu upaya administratif serta kemungkinan mengajukan gugatan apabila terdapat keputusan atau tindakan pemerintahan yang memenuhi unsur objek sengketa dan persyaratan hukum.
Selain persoalan tindak lanjut pengaduan, pihak Sumargo juga mempersoalkan sejumlah aspek dalam pelaksanaan seleksi.
Keberatan tersebut antara lain menyangkut keterlambatan pelaksanaan ujian praktik komputer dari jadwal yang telah ditetapkan, keterlambatan ujian praktik pemulasaraan jenazah, serta ketersediaan sarana dan alat peraga praktik yang menurut keterangan pihaknya belum memadai.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah nilai Computer Assisted Test (CAT) kedua peserta yang disebut sama, yakni 99 dari 100.
Kuasa hukum menegaskan, kesamaan nilai tersebut bukan dengan sendirinya merupakan bukti adanya pelanggaran. Namun, menurut mereka, mekanisme penilaian akhir, pembobotan, serta dasar penentuan calon terpilih perlu dijelaskan secara terbuka agar dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.
Mereka juga menegaskan bahwa keberatan tersebut diarahkan pada aspek penyelenggaraan dan tanggung jawab administratif panitia, bukan merupakan tuduhan terhadap tim penguji dari KUA Kecamatan Banjarmangu.
Harmono menilai pengisian perangkat desa merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa. Karena itu, seluruh proses seleksi harus dapat diuji melalui dokumen dan pertanggungjawaban prosedur yang jelas.
“Jabatan publik harus lahir dari proses yang benar. Transparansi bukan ancaman bagi birokrasi. Justru transparansi melindungi panitia, pemerintah desa, peserta, dan masyarakat dari kecurigaan serta sengketa di kemudian hari,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan jalur hukum bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintahan, melainkan mekanisme konstitusional untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan.
Kantor Hukum Harmony House Of Law menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kepastian tindak lanjut dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari instansi berwenang.
“Birokrasi tidak cukup hanya menuntut masyarakat taat aturan. Birokrasi juga wajib terbuka, responsif, dan tunduk pada hukum. Jika prosesnya benar, buka dokumennya. Jika ada kekeliruan, perbaiki. Itulah makna pemerintahan yang akuntabel,” tegas kuasa hukum.
Catatan: Seluruh keberatan dan dugaan dalam perkara ini merupakan keterangan dari pihak peserta melalui kuasa hukumnya. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran prosedur tetap memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak penyelenggara seleksi serta instansi terkait.
