BANJARMANGU, VonisInvestigasi.id – Polemik seleksi perangkat Desa Majatengah, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, kembali memanas. Kali ini, peserta seleksi bernama Margo secara tegas mempertahankan keberatannya terhadap proses seleksi yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan prosedur.
Dalam rapat dengar jawab yang mempertemukan pihak peserta seleksi, panitia, pemerintah desa, dan unsur Kecamatan Banjarmangu, Margo hadir didampingi dua penasihat hukumnya, yakni Advokat Harmono, S.H., M.M., C.L.A., dan Advokat Syaeful Munir, S.H.
Rapat tersebut turut dihadiri Camat Banjarmangu, Eko Sumbartanto, S.E., Kasi PMD Kecamatan, Kepala Desa Majatengah, serta Ketua Panitia Seleksi, Amal Haryanto.
Kehadiran tim kuasa hukum menegaskan bahwa keberatan Margo bukan sekadar persoalan menerima atau tidak menerima hasil seleksi. Pihaknya mempertanyakan sejumlah tahapan yang dinilai perlu diperiksa dan dijelaskan secara terbuka sebelum pemerintah daerah melanjutkan proses administrasi hingga pelantikan peserta yang dinyatakan lolos.
Dalam forum tersebut, tim kuasa hukum secara tegas menolak narasi panitia apabila penjelasan yang disampaikan hanya dimaksudkan untuk menggiring peserta menerima seluruh tahapan seleksi tanpa memberikan jawaban substantif atas keberatan yang telah diajukan.
Advokat Harmono menegaskan bahwa dalam negara hukum, pejabat pemerintahan tidak boleh menempatkan diri seolah-olah berada di atas kritik masyarakat.
Menurutnya, somasi dan pemberitahuan yang telah disampaikan kepada Bupati Banjarnegara serta Inspektorat merupakan bentuk penggunaan hak masyarakat untuk meminta pengawasan terhadap dugaan persoalan dalam proses seleksi perangkat desa.
Harmono juga mengingatkan bahwa camat sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa harus memberikan perhatian serius terhadap setiap keberatan masyarakat.
“Jangan sampai kritik masyarakat justru dianggap sebagai gangguan terhadap pemerintahan. Camat maupun Bupati adalah pelayan rakyat. Rakyat mempunyai hak konstitusional untuk mengawasi, mengkritisi, dan menyampaikan dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Harmono.
Ia menambahkan, dugaan adanya kecurangan tidak seharusnya langsung ditolak tanpa pemeriksaan objektif terhadap seluruh rangkaian prosedur seleksi.
Harmono menegaskan bahwa kehadiran Margo dalam rapat dengar jawab tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan bahwa seluruh proses seleksi telah sah dan tidak bermasalah.
Menurut tim kuasa hukum, Margo tetap memiliki hak untuk menempuh langkah hukum apabila keberatan yang disampaikan tidak memperoleh penyelesaian yang memadai.
Langkah tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme administratif, gugatan perdata apabila terdapat dasar hukum mengenai kerugian dan perbuatan melawan hukum, pelaporan pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana, maupun upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila terdapat keputusan administrasi pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk disengketakan.
“Jangan salah menafsirkan kehadiran kami. Kami datang untuk meminta penjelasan, bukan untuk melegitimasi seluruh proses yang masih kami persoalkan. Hak hukum Margo tetap terbuka,” tandasnya.
Selain substansi seleksi, tim kuasa hukum juga menyoroti keterbukaan pelaksanaan forum dengar jawab.
Menurut pihak kuasa hukum, undangan yang beredar pada awalnya dipahami sebagai undangan terbatas bagi peserta tertentu. Namun, dengan kehadiran pendamping hukum dan media yang mengikuti kegiatan, forum tersebut menjadi ruang yang lebih terbuka untuk diketahui publik.
Tim kuasa hukum juga mempertanyakan tidak dihadirkannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengingat lembaga tersebut memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Bagi tim kuasa hukum, transparansi bukan sekadar menghadirkan sejumlah pihak dalam sebuah rapat. Lebih dari itu, setiap keberatan harus diberikan ruang untuk dijawab secara substantif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui keberatan yang disampaikan, tim kuasa hukum meminta Bupati Banjarnegara tidak terburu-buru menerbitkan rekomendasi maupun memproses pelantikan peserta yang dinyatakan lolos seleksi sebelum seluruh keberatan dan dugaan persoalan prosedural diperiksa secara objektif.
Permintaan penundaan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepastian hukum, mencegah munculnya sengketa yang lebih luas, serta memastikan hasil seleksi benar-benar lahir dari proses yang transparan dan akuntabel.
Margo berharap pemerintah daerah tidak hanya mendengarkan penjelasan panitia, tetapi juga memberikan ruang yang setara kepada peserta yang mengajukan keberatan.
Sebab, persoalan seleksi perangkat desa bukan semata-mata tentang siapa yang memperoleh nilai tertinggi atau dinyatakan lolos, melainkan juga menyangkut bagaimana proses tersebut dijalankan dan apakah seluruh peserta memperoleh perlakuan yang adil.
“Jangan minta rakyat diam ketika transparansi masih dipertanyakan,” menjadi pesan yang ditegaskan tim kuasa hukum dalam mengawal persoalan tersebut.
Di sisi lain, Ketua Panitia Seleksi, Amal Haryanto, memberikan penjelasan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Ia menegaskan, proses pembuatan soal telah dipersiapkan dengan mempertimbangkan aspek keamanan untuk mengantisipasi kebocoran serta menjaga netralitas panitia.
“Dalam pembuatan soal kami sudah sesuai mekanisme, sudah mengantisipasi kebocoran, dan kami anggap netral serta tidak berpihak. Termasuk materi soal, kami gembok. Alat komunikasi juga disterilkan sebelum pelaksanaan tes. Ujian CAT BKD, ujian pemulasaran jenazah dari KUA beserta alat peraganya juga sudah sesuai,” jelas Amal.
Penjelasan tersebut menjadi jawaban panitia atas tudingan maupun pertanyaan yang berkembang terkait mekanisme pelaksanaan seleksi.
Sementara itu, Camat Banjarmangu, Eko Sumbartanto, S.E., menyatakan bahwa proses dan prosedur yang telah dilalui, termasuk surat dari tim kuasa hukum, akan ditanggapi setelah rapat dengar jawab tersebut.
Menurut Eko, pihak panitia maupun pemerintah desa telah memberikan penjelasan mengenai tahapan seleksi dan prosedur administratif yang ditempuh.
Terkait surat keberatan dan somasi dari tim kuasa hukum, pihak kecamatan akan melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Ia juga berpandangan bahwa persoalan teknis seleksi merupakan ranah panitia dan kepala desa, sedangkan rapat dengar jawab yang telah dilaksanakan merupakan bagian dari upaya memberikan penjelasan atas keberatan yang disampaikan.
“Proses dan prosedur yang dilalui, termasuk surat dari pengacara, akan kami tanggapi setelah rapat dengar jawab ini. Mengenai persoalan seleksi ini merupakan urusan panitia dan kepala desa. Rapat ini sudah merupakan bentuk jawaban atas keberatan yang disampaikan,” pungkasnya.
Meski demikian, perbedaan pandangan antara peserta seleksi dan penyelenggara menunjukkan bahwa polemik belum sepenuhnya selesai. Di satu sisi, panitia menyatakan seluruh tahapan telah berjalan sesuai mekanisme. Di sisi lain, Margo melalui kuasa hukumnya masih meminta pemeriksaan lebih lanjut terhadap keberatan yang diajukan.
Kini, perhatian tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, khususnya Bupati dan Inspektorat, untuk memastikan apakah seluruh tahapan seleksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum proses pengisian jabatan perangkat Desa Majatengah dilanjutkan.
Sebab, legitimasi hasil seleksi tidak hanya ditentukan oleh pernyataan bahwa prosedur telah dilaksanakan, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap tahapan ketika muncul keberatan dari peserta maupun masyarakat.









