SEMARANG, Vonisinvestigasi.id – Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah mendorong penguatan pendampingan hukum bagi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) melalui pengembangan sistem konsultasi hukum berbasis online. Langkah ini menjadi strategi untuk membangun budaya sadar hukum sekaligus mencegah potensi persoalan hukum di lingkungan persyarikatan.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakolwil) MHH Muhammadiyah Jawa Tengah. Program konsultasi online diarahkan untuk memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi warga dan pengelola AUM Muhammadiyah, termasuk di lingkungan ‘Aisyiyah serta organisasi otonom Muhammadiyah.
Melalui sistem tersebut, setiap persoalan hukum yang dihadapi warga maupun pengelola AUM diharapkan dapat dikonsultasikan sejak dini. Dengan demikian, potensi persoalan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dicarikan solusi sebelum berkembang menjadi sengketa atau perkara hukum.
Salah satu langkah strategis yang didorong adalah membangun kerja sama antara MHH Muhammadiyah Jawa Tengah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dalam melakukan analisis hukum serta menyusun rekomendasi atas persoalan yang masuk melalui layanan konsultasi.
Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan tindak lanjut bagi Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Muhammadiyah di tingkat daerah untuk memberikan pendampingan sesuai kebutuhan dan karakteristik persoalan masing-masing wilayah.
Dengan pola kerja tersebut, layanan konsultasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengaduan, tetapi juga menjadi instrumen diagnosis awal untuk memetakan risiko hukum dan menentukan langkah penyelesaian secara lebih terstruktur.
Ketua MHH PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Dr. Bambang Sukoco, dalam sambutannya mengingatkan pentingnya satu tahun ke depan sebagai momentum untuk membangun gerakan hukum yang nyata dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, penguatan organisasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial. Diperlukan sistem kerja yang berjalan secara rutin, terukur, berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan hukum warga dan lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.
Penguatan pendampingan hukum bagi AUM, pengembangan sistem konsultasi online, serta sinergi dengan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam membangun gerakan hukum yang lebih responsif, profesional, dan mudah diakses.
Pesan utama yang ingin dibangun melalui program tersebut adalah bahwa kesadaran hukum tidak boleh hanya muncul ketika persoalan terjadi. Sebaliknya, pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum harus menjadi budaya pencegahan dalam setiap aktivitas organisasi maupun pengelolaan Amal Usaha Muhammadiyah.
Melalui penguatan sistem pendampingan tersebut, MHH Muhammadiyah Jawa Tengah berharap seluruh AUM semakin memahami aspek hukum dalam pengelolaan kelembagaan, administrasi, ketenagakerjaan, pelayanan, hingga tata kelola organisasi.
Upaya ini sekaligus menjadi ikhtiar memperkuat perlindungan hukum terhadap aset, pengelola, tenaga kerja, dan keberlangsungan Amal Usaha Muhammadiyah.
Gerakan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab melalui penguatan kesadaran hukum.
Melek hukum, kuat kelembagaan, terlindungi Amal Usaha Muhammadiyah.
