Banjarnegara, vonisinvestigasi.id – Banyaknya permasalahan yang terjadi di program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa Daerah, termasuk Kabupaten Banjarnegara, seharusnya sebelum anak-anak sekolah kembali lagi aktif, Badan Gizi Nasional (BGN) bisa melakukan evaluasi menyeluruh kepada para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk mitra yang bermain menjadi supplier tanpa melibatkan UMKM setempat.
Hal itu di katakan Ketua Forum Wartawan Banjarnegara (FWB) kepada beberapa media. Menurutnya saat ini yang terjadi bukan hanya soal kualitas makanan yang menjadi sorotan, masih banyaknya penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, hingga ketidak sesuaian anggaran dengan porsi yang di sediakan, sehingga kebocoran terjadi.
“Sistem pengawasan harus di perketat, karena sejak awal munculnya program MBG itu sudah banyak permasalahan, contohnya tertangkapnya beberapa petinggi di BGN, itu baru pusat belum di Daerah, disini dalam pemeriksan anggaran jangan terfokus di atas saja, semua SPPG juga harus dilakukan pengauditan total, apakah harga yang di cairkan di mark up atau tidak, dengan begitu kebocoran anggaran bisa di antisipasi, disini tentu harus melibatkan semua pihak, tidak hanya BGN saja, libatkan APH dan satu lagi fungsi Satgas SPPG harus diperjelas konteksnya, karena selama ini tidak jelas kerjanya,” jelas Gunawan, Kamis, (25/6/2026).
Selain itu, banyaknya gedung SPPG yang terbangun di Kabupaten Banjarnegara, juga tidak lepas dari sorotan Ketua FWB tersebut, menurut Gunawan dirinya memiliki data valid mana yang legal dan mama yang ilegal, dan dirinya juga membeberkan menemukan adanya dugaan jual beli titik.
“SPPG di Banjarnegara, jika di telusuri pasti banyak yang kena, dan saya jamin akan menemukan SPPG yang beli titik, karena data yang saya punya dari 166 titik SPPG yang terdaftar di BGN, banyak yang mencurigakan awal berdirinya, bahkan ada temuan beberapa bangunan SPPG tanpa titik, dari info yang masuk ke saya malah ada SPPG yang beli titik hingga Rp 170 juta, ini fakta, bukan lagi kabar burung,” ungkap Ketua FWB Gunawan.
Ditanya tentang adanya beberapa kejadian beberapa waktu lalu tentang adanya dugaan keracunan makanan MBG di beberapa SPPG yang ada di Banjarnegara, dirinya menyalahkan Kepala SPPG dan Ahli Gizi.
“kalau masalah itu, siapa yang bertanggung jawab utama ya Kepala SPPG sama ahli gizi, kalau mereka mampu dan bekerja sesuai dengan SOP, tentu kasus keracunan tidak akan terjadi, misalnya saat bahan baku datang harus di cek berkala ada tidak yang sudah kadaluarsa, saat para pegawai memasak, tingkat kematangannya juga harus di cek, campuran makanan juga harus benar-benar di perhatikan, ahli juga jangan asal asal menyuruh membuat menu sesuai seleranya sendiri, karena dari catatan saya ada ahli gizi yang tidak sesuai jurusannya, itu kadang masalahnya, terus yang terakhir Kepala SPPG juga ada temuan juga saat bekerja seenaknya sendiri, jadi problem seperti itu harusnya secepatnya di selesaikan oleh BGN,” tambah Gunawan.
Meskipun begitu, Ketua Forum Wartawan Banjarnegara tersebut juga menganggap program MBG tidak melanggar ketentuan tentang pengeluaran wajib 20 persen yang diamanatkan Pasal 31 UUD 1945.
” Memang tidak melanggar penggunaan anggaran untuk program MBG, saya sudah bilang program ini bagus, tapi perlu di catat, alokasi tersebut khusus diberikan harus tepat sasaran untuk peningkatan gizi peserta didik atau penerima manfaat, tapi kalau kita lihat dilapangan banyak anak-anak di pelosok desa belum mendapatkan MBG, malah kebanyakan pada di kota yang menerima,” katanya.
Masih kata Gunawan,” Disini yang harus dirubah itu sistemnya, karena sejak awal sudah kacau, ibaratnya anggaran di dihambur-hamburkan hanya untuk program MBG, sehingga anggaran dari pos lain ikut-ikutan di pangkas, salah satunya anggaran pendidikan, kalau semua untuk MBG ya pendidikan kacau akhirnya, padahal dalam amanat undang-undang, negara itu wajib hukumnya memberikan pendidikan untuk warganya sesuai Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, itu salah satu contohnya,” pungkasnya.(Red)
