PURBALINGGA – Pengelolaan proyek fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga menjadi sorotan. Sejumlah informasi yang dihimpun tim investigasi awak media mengungkap dugaan pembagian paket pekerjaan bernilai di bawah Rp150 juta per titik kepada sejumlah anggota DPRD dari unsur koalisi.
Tak hanya itu, muncul pula dugaan praktik pemberian fee sebesar 10 persen kepada anggota dewan yang disebut mendapatkan paket pekerjaan, tetapi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaannya.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pengadaan barang dan jasa, potensi konflik kepentingan, serta tata kelola anggaran daerah. Namun, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen pengadaan, keterangan para pihak, dan pemeriksaan aparat berwenang.
NAMA ANGGOTA FRAKSI PKS IKUT DISEBUT
Dalam penelusuran yang dilakukan, seorang anggota DPRD Purbalingga mengaku mengetahui adanya proyek yang disebut dikerjakan oleh salah satu anggota dewan dari Fraksi PKS.
Anggota dewan lainnya juga memberikan pernyataan terkait dugaan pembagian pekerjaan tersebut.
“Kalau saya memang dapat. Jujur, saya kasihkan anak-anak biar mereka yang mengerjakan. Kalau yang lain memang dikerjakan salah satu dewan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu informasi penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebab, muncul pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pemberian paket pekerjaan, siapa yang menentukan penerimanya, serta apakah pihak yang disebut memiliki kapasitas dan memenuhi persyaratan sebagai pelaksana pekerjaan.
Perlu ditegaskan, penyebutan nama maupun fraksi dalam penelusuran ini tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa pihak bersangkutan telah melakukan pelanggaran. Dugaan tersebut harus diuji berdasarkan fakta dan bukti yang sah.
CHY BELUM MEMBERIKAN KLARIFIKASI SUBSTANTIF
Sejumlah awak media telah berupaya menghubungi CHY untuk meminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dalam pengerjaan proyek APBD tersebut.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, CHY menjawab, “Saya belum ada waktu, nanti saya kabari.”
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai substansi dugaan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi CHY maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
LIMA PERTANYAAN YANG PERLU DIJAWAB
Sejumlah persoalan mendasar perlu mendapat penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait:
- Benarkah terdapat paket proyek APBD yang diduga dibagikan kepada sejumlah anggota dewan?
- Siapa pihak yang menentukan atau mengatur penerima paket pekerjaan tersebut?
- Benarkah terdapat praktik pemberian fee sebesar 10 persen kepada pihak yang mendapatkan paket tetapi tidak mengerjakannya secara langsung?
- Apakah seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?
- Apakah terdapat potensi konflik kepentingan antara fungsi pengawasan DPRD dan dugaan keterlibatan anggotanya dalam pelaksanaan proyek?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis dokumen dan fakta, bukan sekadar pernyataan lisan.
INSPEKTORAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA MENELUSURI
Mencuatnya informasi tersebut menjadi alasan bagi Inspektorat Kabupaten Purbalingga dan aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran secara objektif dan profesional.
Pemeriksaan dapat diarahkan pada dokumen perencanaan, proses pengadaan, kontrak pekerjaan, identitas penyedia, pelaksana di lapangan, bukti pembayaran, hingga dugaan aliran fee apabila memang terdapat indikasi yang didukung bukti awal.
Apabila ditemukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa pandang bulu.
APBD BUKAN JATAH POLITIK!
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan uang publik yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. APBD bukan milik partai politik, koalisi, ataupun kelompok tertentu.
DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, setiap dugaan keterlibatan anggota dewan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun menggerus kepercayaan publik.
Publik berhak mengetahui:
- Siapa yang diduga membagi paket pekerjaan?
- Siapa yang menerima paket tersebut?
- Siapa yang bertanggung jawab mengerjakan proyek?
- Apakah benar terdapat fee 10 persen, dan jika ada, ke mana aliran dana tersebut?
Awak media akan terus melakukan penelusuran dan meminta keterangan seluruh pihak terkait. Pemberitaan ini juga menjadi pengingat bahwa transparansi pengelolaan anggaran daerah merupakan kewajiban, bukan pilihan.
APBD UNTUK RAKYAT, BUKAN UNTUK KEPENTINGAN SEGELINTIR ORANG.
Rakyat berhak tahu. Anggaran publik wajib transparan.
Redaksi – Tim One









