BANJARNEGARA, VonisInvestigasi.id – Pelaksanaan seleksi perangkat Desa Majatengah, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, untuk formasi Kepala Seksi Pelayanan menuai keberatan dari salah satu peserta. Sumargo Tri Prasetyo, yang akrab disapa Pras, secara resmi mengajukan sanggahan kepada panitia dan meminta penetapan hasil akhir ditunda sampai sejumlah persoalan prosedur diperiksa.
Sanggahan tersebut disampaikan langsung oleh Pras pada Rabu (4/11/2026), sehari setelah seluruh rangkaian ujian seleksi dilaksanakan pada Selasa (3/11/2026).
Keberatan itu berkaitan dengan sejumlah hal, mulai dari ketidaksesuaian jadwal tertulis dengan waktu pelaksanaan ujian di lapangan, kesiapan sarana praktik, hingga keterbukaan akses terhadap lembar jawaban peserta.
Pras menilai persoalan-persoalan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar proses seleksi berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta.
Seleksi formasi Kepala Seksi Pelayanan tersebut diikuti dua peserta, yakni Pras dan seorang peserta perempuan. Tahapan ujian meliputi tes tertulis berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) sebanyak 100 soal pilihan ganda, praktik komputer berupa pembuatan surat dan tabel kependudukan di Gedung BKPSDM, serta praktik pemulasaraan jenazah di Kantor KUA Kecamatan Banjarmangu.
Salah satu poin utama dalam sanggahan Pras adalah perbedaan antara jadwal tertulis yang ditetapkan panitia dan waktu pelaksanaan ujian sebenarnya.
Pada sesi praktik komputer di Gedung BKPSDM, jadwal tertulis yang ditandatangani Ketua Panitia mencantumkan waktu pelaksanaan pukul 10.45 hingga 11.45 WIB. Namun, menurut Pras, ujian baru dimulai sekitar pukul 12.00 WIB.
Persoalan serupa, lanjut dia, terjadi pada praktik pemulasaraan jenazah di Kantor KUA Kecamatan Banjarmangu. Sesi yang semula dijadwalkan pukul 13.15 hingga 14.15 WIB itu disebut baru dimulai setelah dirinya dipanggil sekitar pukul 15.00 WIB.
Selain perubahan waktu, Pras juga mempersoalkan kesiapan perlengkapan praktik pemulasaraan jenazah. Menurut keterangannya, alat peraga yang disediakan hanya berupa satu manekin perempuan tanpa manekin laki-laki. Perlengkapan lain, seperti kapur barus, juga disebut tidak tersedia.
Bagi Pras, persoalan tersebut perlu diperiksa karena berkaitan dengan kesiapan teknis pelaksanaan ujian dan kepastian standar yang digunakan dalam menguji kemampuan peserta.
“Saya menegaskan bahwa keberatan ini ditujukan kepada Panitia Penyelenggara Seleksi Perangkat Desa Majatengah terkait pengaturan waktu, koordinasi, dan kesiapan pelaksanaan ujian. Dengan demikian, saya meminta agar panitia mengambil langkah nyata untuk menunda penetapan hasil akhir dan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap proses seleksi yang telah dilaksanakan,” kata Pras.
Ia menilai perubahan jadwal dan kondisi sarana praktik berpotensi memengaruhi kepastian serta kesetaraan kesempatan peserta dalam menunjukkan kemampuan masing-masing.
Pras juga berharap, apabila memungkinkan, lembaga independen dapat dilibatkan untuk memeriksa prosedur seleksi yang telah berlangsung.
Persoalan lain yang menjadi sorotan Pras adalah keterbukaan akses terhadap lembar jawaban hasil ujian miliknya sendiri.
Menurut Pras, setelah seluruh tahapan ujian selesai, dirinya telah beberapa kali meminta kesempatan untuk melihat lembar jawaban. Namun, hingga sanggahan diajukan, ia mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai mekanisme untuk mengakses dokumen tersebut.
Pras menuturkan, ketika pertama kali meminta penjelasan, Ketua Panitia menyampaikan bahwa dokumen hasil ujian berada di BKD/BKPSDM.
Keterangan tersebut kemudian dipertanyakan kembali oleh Pras. Sebab, menurut pemahamannya, pengelolaan proses seleksi dan hasil penilaian merupakan bagian dari tanggung jawab panitia penyelenggara di tingkat desa.
Saat kembali meminta penjelasan pada keesokan harinya, Pras mengaku mendapatkan keterangan berbeda. Ketua Panitia disebut menyampaikan bahwa peserta yang ingin melihat lembar jawaban harus terlebih dahulu meminta izin kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Camat.
Perbedaan keterangan itu membuat Pras mempertanyakan mekanisme resmi untuk memperoleh akses terhadap dokumen penilaian, khususnya lembar jawaban yang dikerjakannya sendiri.
Menurut Pras, permintaan tersebut bukan semata-mata untuk mempersoalkan nilai atau hasil akhir seleksi. Ia ingin mengetahui hasil pekerjaannya sekaligus memastikan proses penilaian dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Ia juga menyatakan belum menerima penjelasan tertulis mengenai dasar ketentuan yang mewajibkan peserta meminta izin BPD dan Camat untuk melihat lembar jawaban tersebut.
Pras mengaku telah meminta klarifikasi langsung kepada panitia mengenai sejumlah keberatan yang disampaikan. Namun, menurut dia, pihak panitia menyatakan bahwa seluruh proses seleksi telah berjalan sebagaimana mestinya.
Meski demikian, ia menilai pernyataan tersebut perlu disertai penjelasan tertulis yang menjawab secara terperinci setiap poin keberatan yang diajukan.
Pras meminta panitia menjelaskan kesesuaian jadwal pelaksanaan dengan ketentuan tertulis, kesiapan sarana praktik, mekanisme penilaian, serta prosedur bagi peserta untuk mengakses dokumen hasil ujian.
Baginya, transparansi bukan hanya menyangkut pengumuman siapa yang memperoleh nilai tertinggi, tetapi juga kepastian bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan berdasarkan aturan dan standar yang sama.
Hingga berita ini disusun, keberatan yang disampaikan Pras masih merupakan keterangan dari pihak peserta. Belum terdapat hasil pemeriksaan independen yang menyatakan bahwa seleksi tersebut terbukti cacat prosedur.
Karena itu, klarifikasi dari panitia penyelenggara, pemerintah desa, serta pihak kecamatan menjadi penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai pelaksanaan seleksi perangkat Desa Majatengah.
Penjelasan dari pihak-pihak terkait juga diperlukan agar keberatan peserta dapat dijawab secara terbuka sebelum hasil akhir seleksi ditetapkan.
