Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pemulihan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) pascabencana di wilayah Sumatra.
Deputi Bidang Pelayanan Publik PANRB Otok Kuswandaru menyampaikan bahwa sinergi antarinstansi diperlukan untuk memastikan penerapan no wrong door policy berjalan optimal, sehingga masyarakat tetap memperoleh layanan sesuai kebutuhan meski dalam situasi darurat.
Berdasarkan evaluasi MPP Tahun 2025, PANRB juga memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan kelembagaan dan tata kelola, kepastian pengelolaan anggaran, peningkatan komitmen instansi pengampu gerai, serta fokus pada kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan layanan publik sekaligus mendukung pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat
