Serang — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid secara resmi membuka Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Hotel Aston Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).
Konvensi yang mengusung tema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” tersebut dihadiri ratusan tokoh pers nasional, pimpinan media, konstituen Dewan Pers, serta praktisi komunikasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pidato kuncinya, Meutya Hafid menekankan bahwa transformasi digital harus tetap berpijak pada kepentingan publik, terutama di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurutnya, AI tidak hanya menjadi alat bantu efisiensi kerja, tetapi juga menghadirkan tantangan serius bagi etika jurnalistik. Ia menegaskan bahwa teknologi seharusnya menjadi pendukung kerja wartawan, bukan menggantikan peran manusia dalam proses verifikasi informasi dan fungsi kontrol sosial.
“Transformasi digital tidak boleh menggerus pilar demokrasi. Kita harus memastikan pers tetap sehat, kredibel, dan berintegritas,” ujar Meutya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan kebijakan digital yang lebih komprehensif untuk melindungi ekosistem informasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan yang lebih adil dan transparan antara platform digital global dengan media lokal.
Selain itu, Meutya menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pers, khususnya melalui pelatihan kecakapan digital bagi wartawan di daerah. Menurutnya, langkah ini krusial untuk memperkecil kesenjangan kualitas informasi antara wilayah pusat dan daerah.
Menkomdigi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan implementasi publisher rights melalui koordinasi intensif dengan Dewan Pers dan organisasi konstituen. Transparansi kebijakan, kata dia, menjadi kunci keberlanjutan industri media nasional.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa disrupsi digital merupakan keniscayaan dalam sejarah peradaban manusia. Meski demikian, ia menilai masyarakat tetap membutuhkan media arus utama yang mampu menyajikan informasi jernih, akurat, dan dapat dipercaya.
“Di tengah banjir informasi dan konten toksik, masyarakat justru mencari ‘air bersih’. Di situlah peran utama pers sebagai penyaring fakta,” ujar Komaruddin.
Ia mengibaratkan disrupsi digital sebagai banjir lumpur yang merusak, tetapi sekaligus dapat menyuburkan jika dikelola dengan baik melalui inovasi dan adaptasi.
Menurut Komaruddin, media arus utama akan tetap menjadi rujukan publik karena memiliki tanggung jawab etik, proses verifikasi, serta nilai kemanusiaan yang tidak dapat digantikan oleh mesin.
Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026 diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan revitalisasi pers nasional dalam menghadapi tantangan teknologi, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kualitas jurnalisme Indonesia.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi nasional serta diskusi panel yang menghadirkan pakar teknologi dan tokoh media untuk membahas regulasi AI, etika jurnalistik, serta perlindungan hak cipta karya pers di ruang digital.
