Baubau – Perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton kembali menguat dalam Kunjungan Kerja Komite I DPD RI di Baruga Kesultanan Buton, Kota Baubau, Senin (17/11/2025). Para kepala daerah, tokoh adat, dan akademisi secara kompak menyampaikan dukungan penuh atas percepatan pemekaran wilayah tersebut.
Sultan Buton ke-41 menyampaikan harapan bahwa kunjungan Komite I ini menjadi momentum kebangkitan perhatian pemerintah pusat terhadap Pulau Buton. “Semoga kunjungan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat Buton,” tuturnya.
Senator Sultra, H. MZ. Amirul Tamim, menegaskan bahwa pembentukan DOB baru sangat dibutuhkan untuk pemerataan pembangunan. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang memperjuangkan pembentukan Kabupaten Konawe Timur, Buton Timur, dan Kabaena. “Ini demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Buton,” ujarnya.
Beberapa kepala daerah seperti Wakil Wali Kota Baubau, Bupati Buton Selatan, dan Bupati Wakatobi menyampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Buton sangat layak dibentuk mengingat besarnya potensi wilayah, termasuk kekayaan aspal Buton yang strategis secara nasional. Mereka menilai pembentukan provinsi baru akan memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pembangunan di kawasan kepulauan.
Bupati Wakatobi juga meminta komitmen pemerintah pusat dalam mendukung daerah berciri kepulauan, termasuk percepatan RUU Daerah Kepulauan. Ia berharap kewenangan laut dapat dikembalikan kepada daerah serta kebijakan efisiensi anggaran dilakukan secara adil dan terukur.
Anggota Komite I, Vincen Mayor, menambahkan bahwa banyak daerah menginginkan pembentukan daerah otonom baru, namun membutuhkan dukungan penguatan kelembagaan adat dan sumber daya manusia.
Sementara itu, anggota Komite I DPD RI, Bisri As Shiddiq Latuconsina, menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton. “Tidak hanya di forum ini, tetapi juga pada proses di pusat kami akan mengawal usulan ini,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini dihadiri oleh pimpinan Komite I, anggota DPD RI dari berbagai provinsi, jajaran pemerintah daerah se-Kepulauan Buton, forkopimda, serta perwakilan perguruan tinggi.
