PURWOREJO,— Penutupan sementara operasional SPPG Bener Kaliboto 2 di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, pasca dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada 255 warga di enam desa, menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap standar sanitasi, lingkungan, dan keamanan pangan.
Fauzi Pengamat dan praktisi lingkungan dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo mendesak Pemkab melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperketat pengawasan serta audit baku mutu air limbah pada seluruh SPPG di Purworejo, sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2760 tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik serta Pengelolaan Sampah dari Usaha atau Kegiatan SPPG.
Pengolahan ribuan porsi makanan setiap hari menghasilkan limbah cair yang mengandung berbagai potensi pencemar, seperti minyak dan lemak, detergen, amoniak, pH, BOD, COD, TSS, serta potensi mikroorganisme patogen seperti Escherichia coli dan Salmonella.
Jika tidak dikelola melalui IPAL yang memadai dan dipantau secara rutin, limbah tersebut berisiko mencemari drainase, air tanah, maupun sumber air warga. Kondisi itu juga berpotensi menimbulkan kontaminasi silang terhadap air yang digunakan untuk mencuci bahan makanan dan peralatan dapur.
Untuk memastikan hasil pemantauan dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan sampel air limbah dan air bersih perlu dilakukan sesuai standar teknis dengan melibatkan Petugas Pengambil Contoh Uji Air (PCUA) bersertifikat kompetensi BNSP serta pemeriksaan melalui laboratorium lingkungan yang terakreditasi KAN.
Pemkab Purworejo dan Satgas MBG juga diharapkan menjadikan pemenuhan baku mutu air limbah sesuai Kepmen LH Nomor 2760 sebagai bagian dari verifikasi ulang kelayakan operasional seluruh SPPG, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 1 Tahun 2026 terkait pengelolaan sisa pangan, sampah, dan air limbah domestik.
Penutupan SPPG Bener Kaliboto 2 diharapkan tidak hanya menjadi respons atas dugaan kejadian kesehatan tersebut, tetapi menjadi momentum memperkuat standar operasional yang menempatkan keamanan pangan, pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan sebagai satu kesatuan demi keselamatan masyarakat penerima manfaat.
