BATAM, 12 Agustus 2026 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Sumatera untuk memperkuat sinergi dan soliditas dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera yang berlangsung di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).
Menurut Mendagri, setiap unsur Forkopimda memiliki kewenangan dan kekuatan yang berbeda-beda. Namun, apabila seluruh potensi tersebut disatukan melalui koordinasi yang baik, maka pemerintah daerah akan lebih efektif dalam merespons berbagai persoalan, mulai dari bidang politik, hukum, keamanan hingga pembangunan.
“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujar Tito.
Ia menegaskan bahwa membangun kekompakan Forkopimda memang bukan perkara mudah karena setiap unsur memiliki tugas, fungsi, dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi harus dilakukan secara rutin, tidak hanya ketika menghadapi persoalan tertentu.
Mendagri menyarankan agar Forkopimda menggelar rapat koordinasi secara berkala, minimal satu hingga dua bulan sekali. Selain itu, pertemuan informal juga dinilai penting untuk mempererat hubungan dan membangun kedekatan antarpimpinan daerah.
Menurutnya, daerah yang memiliki hubungan harmonis antarunsur Forkopimda cenderung lebih cepat menyelesaikan berbagai persoalan, sedangkan ketidakharmonisan dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Koordinasi yang baik akan membuat berbagai persoalan bisa diselesaikan lebih cepat dan efektif,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyoroti pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ia meminta seluruh kepala daerah di Sumatera bersama unsur Forkopimda untuk terus mendukung kebijakan yang dapat memperkuat aktivitas ekonomi daerah.
Mendagri menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada pada angka 5,29 persen dan menilai capaian tersebut merupakan hasil yang sangat baik yang perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,29 persen. Itu angka yang sangat bagus,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa capaian pertumbuhan ekonomi di setiap daerah masih beragam. Di wilayah Sumatera, Kepulauan Riau dan Lampung disebut sebagai provinsi yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
Karena itu, daerah lain di Sumatera didorong untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempercepat realisasi program pembangunan, serta mengoptimalkan belanja pemerintah agar mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda,” tegasnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, Mendagri juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga barang dan jasa, terutama komoditas pangan. Menurutnya, inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan maupun politik di daerah.
“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” jelas Tito.
Untuk itu, ia meminta seluruh unsur Forkopimda turut aktif mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi sesuai kondisi dan karakteristik daerah masing-masing. Upaya tersebut, menurutnya, tidak dapat hanya dibebankan kepada kepala daerah, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, para gubernur, bupati dan wali kota se-Sumatera, unsur Forkopimda se-Sumatera, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
