Jakarta – Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, membandingkan penanganan pascabencana saat ini dengan pengalaman Aceh pascatsunami yang ditangani melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR).
Menurut Haji Uma, perbedaan antara Satgas dan badan rehabilitasi bukan sekadar soal nomenklatur, tetapi menyangkut kemampuan negara dalam mengeksekusi kebijakan secara efektif di lapangan.
“Dulu ada BRR yang memiliki kewenangan eksekusi kuat dan anggaran penuh. Yang dibentuk hari ini seharusnya juga sebuah badan, bukan hanya Satgas,” ujarnya.
Ia menilai kekhawatiran masyarakat terdampak cukup beralasan karena Satgas saat ini tidak memiliki prioritas dalam sistem penganggaran nasional. Karena itu, Haji Uma mendorong pemerintah menerbitkan aturan lanjutan yang mengubah skema kelembagaan dan penganggaran rehabilitasi pascabencana.
“Maka yang dibentuk hari ini harus dibekali anggaran seperti BRR dulu. Kalau tidak, sampai kapan pun penanganan ini tidak akan selesai,” pungkasnya.
