Jakarta — Panitia Khusus Kemanusiaan DPR Papua Tengah dan DPR Kabupaten Puncak menyoroti keberadaan pasukan non-organik di wilayah konflik Papua Tengah saat menyerahkan laporan kinerja 2025 kepada Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai.
Ketua Pansus DPRK Puncak, Jakson Hagabal, menegaskan bahwa keberadaan pasukan non-organik tidak serta-merta membuat situasi lebih aman. Menurutnya, justru banyak warga merasa semakin takut sehingga memilih mengungsi ke daerah lain.
“Masyarakat tidak membutuhkan penambahan pasukan dan operasi militer, melainkan dialog konstruktif dan persuasif,” ujarnya.
Laporan Pansus juga mencatat bahwa anak-anak di wilayah konflik mengalami putus sekolah sepanjang 2025 akibat ketakutan berkepanjangan. Guru pun enggan mengajar karena trauma akan suara tembakan.
Pansus meminta pemerintah pusat mengubah pendekatan keamanan menjadi lebih humanis dan dialogis, serta mendesak pemerintah daerah lebih aktif membantu pengungsi.
Waka DPD RI Yorrys Raweyai berkomitmen membahas rekomendasi ini dan mengundang pihak terkait, termasuk Menkopolhukam dan TNI–Polri, pada Januari 2026.
