BOGOR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan setiap program kegiatan yang dirancang harus berbasis hasil (outcome-based) dan memberikan manfaat nyata bagi birokrasi serta masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif. Penguatan kolaborasi lintas sektor dan sinergi antarunit menjadi kunci utama pencapaian ini.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion Penguatan Satu Data, Progres Kinerja Strategis Tahun 2025, dan Rencana Strategis Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (06/11/2025).
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan bahwa tidak ada perubahan besar yang dapat dicapai tanpa kerja bersama. Kementerian PANRB memiliki mandat besar dalam menggerakkan perubahan birokrasi yang berfokus pada empat pilar utama:
- Transformasi Tata Kelola: Menciptakan birokrasi yang efektif, transparan, dan berintegritas.
- Transformasi Manajemen ASN: Membentuk aparatur yang kompeten, adaptif, dan profesional.
- Transformasi Pelayanan Publik: Berfokus pada kemudahan, kecepatan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
- Transformasi Digital Pemerintah: Mendorong interoperabilitas dan efisiensi lintas instansi.
Menteri Rini juga mendorong agar pelaksanaan program di tahun 2026 diperkuat melalui kolaborasi yang lebih luas, tidak hanya dengan instansi pemerintah, tetapi juga dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Selain itu, inovasi dalam metode pelaksanaan juga diperlukan, misalnya menggunakan policy lab, co-creation workshop, atau mentoring session, alih-alih pola lama seperti konsinyering.
“Pertemuan ini sebagai momentum memperkokoh integrasi kerja, memperkuat sinergi lintas unit, dan memastikan setiap kebijakan serta program benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Menteri Rini.
Untuk mendukung keberhasilan program, setiap unit kerja diharapkan menyusun pentahapan kinerja periodik dan strategi pelaksanaan kegiatan yang realistis dan terukur, serta memastikan distribusi kegiatan proporsional sejak awal tahun, tidak menumpuk di akhir tahun.
Di sisi lain, Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menegaskan dukungan maksimal untuk lima program prioritas Presiden yang berorientasi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat:
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Cek Kesehatan Gratis (CKG)
- Sekolah Rakyat (SR)
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
- Perumahan Rakyat (PR)
Wamen Purwadi menekankan bahwa keberhasilan program prioritas juga bergantung pada reformasi struktural, seperti penataan tata kelola, penyederhanaan proses bisnis, sinkronisasi kebijakan, penguatan SDM ASN, dan penganggaran yang tepat sasaran. “Sinergi adalah kunci untuk memastikan birokrasi kita tidak hanya responsif terhadap tantangan saat ini, tetapi juga mampu beradaptasi dengan masa depan,” tegasnya, sekaligus meminta jajaran untuk melakukan introspeksi agar dampak program dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB, Reni Suzana, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan sebagai konsolidasi internal dalam rangka penyelarasan langkah strategis dan komitmen bersama untuk Tahun Anggaran 2026, serta monitoring capaian kinerja hingga triwulan III Tahun 2025.
(Alda)
