JAKARTA — Memasuki era RPJPN 2025–2045, Kementerian PANRB memfinalisasi Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) yang kini berada dalam tahap akhir pembahasan Rancangan Perpres bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, dan Bappenas.
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa DBRBN menjadi panduan utama mewujudkan birokrasi yang kapabel, lincah, dan berorientasi pada layanan publik berbasis siklus hidup masyarakat.
Sementara pada sektor pelayanan publik, MPP terus dikembangkan dengan konsep omnichannel agar layanan dapat diakses melalui berbagai kanal, mulai dari konter tatap muka hingga e-services, layanan drive thru, dan mobil layanan keliling. MPP juga diarahkan menjadi pusat informasi investasi dan UMKM sesuai karakteristik daerah.
Di bidang ASN, pemerintah menyelesaikan pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024 serta melaksanakan tiga program manajemen ASN, yaitu penerapan fleksibilitas kerja melalui PermenPANRB 4/2025, penyempurnaan instrumen sistem merit, dan integrasi layanan SDM melalui Smart ASN.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda memberikan apresiasi atas upaya PANRB dalam satu tahun terakhir, terutama terkait penataan kelembagaan dan penyelesaian tenaga non-ASN.
