JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga demi percepatan penanganan banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Masa tanggap darurat yang ditetapkan Pemerintah Aceh hingga 11 Desember 2025 menjadi momentum percepatan pemulihan akses dan infrastruktur vital.
Bersama Pemerintah Aceh, BPBD, BNPB, BPJN Aceh, dan BWS Sumatera I, Kementerian PU melakukan monitoring harian serta pemetaan kebutuhan alat berat tambahan. Tiga wilayah kerja PJN telah mengerahkan total 31 unit alat berat untuk pembukaan jalur dan pembersihan material.
Kementerian PU juga menindaklanjuti permintaan pemerintah daerah, termasuk permintaan Kepala Dinas PU Aceh Barat untuk tambahan alat berat dari mitra kerja terdekat. Di Aceh Tenggara, satu alat berat tambahan dijadwalkan tiba untuk pembersihan lumpur dan sampah banjir.
Menteri PU Dody Hanggodo memastikan seluruh dukungan diberikan sesuai kebutuhan masyarakat. “Kami terus memantau kondisi lapangan dan memastikan penanganan dilakukan cepat, efektif, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dengan intensifikasi koordinasi dan percepatan mobilisasi peralatan, pemerintah menargetkan pemulihan akses dan layanan publik dapat berlangsung sebelum masa tanggap darurat berakhir.
