Ternate – Aspirasi pemekaran Pulau Obi menjadi salah satu isu utama yang mencuat dalam kunjungan kerja Komite I DPD RI ke Provinsi Maluku Utara pada 17 November. Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung bersama Ketua Komite I Andi Sofyan Hasdam dan jajaran senator lainnya.
Perwakilan masyarakat Pulau Obi meminta dukungan DPD RI untuk memperjuangkan terbentuknya daerah otonom baru. Mereka juga mengeluhkan persoalan kemiskinan warga, perampasan tanah adat oleh perusahaan, kerusakan infrastruktur akibat tambang, serta regulasi penerimaan tenaga kerja tambang yang dianggap merugikan lulusan perguruan tinggi.
Selain itu, berbagai masalah lain turut disampaikan peserta, seperti pengurusan izin yang terkesan sentralistik, pemotongan tunjangan pegawai daerah, hingga dampak efisiensi TKD terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemprov Maluku Utara juga melaporkan konflik batas wilayah dengan Papua Barat Daya terkait klaim tiga pulau.
Menanggapi hal itu, Komite I menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai aspirasi, termasuk percepatan pembahasan RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat, revisi UU Pemerintahan Daerah, dan penyelesaian konflik batas wilayah oleh Kemendagri. Komite I juga mendesak dicabutnya moratorium pemekaran agar daerah yang dinilai layak bisa segera dimekarkan.
Pertemuan berlangsung dari pukul 10.00 hingga 12.17 WIT dan ditutup dengan penyerahan plakat serta foto bersama. Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 di daerah.
