JAKARTA – Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa Indonesia memprioritaskan lima area utama dalam memperkuat posisinya pada proses aksesi menjadi anggota OECD. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Director of Public Governance OECD Elsa Pilichowski di Jakarta.
Lima prioritas tersebut mencakup:
-
Integritas publik, melalui perluasan sistem pengawasan dan pelaporan konflik kepentingan.
-
Pelayanan publik terintegrasi, terutama layanan berbasis peristiwa kehidupan.
-
Pemerintahan digital, dengan fokus pada penanganan fragmentasi regulasi dan penguatan tata kelola data.
-
Kepemimpinan dan kapabilitas ASN dalam pelayanan publik.
-
Evaluasi kebijakan publik untuk memperkuat pengawasan independen.
Menteri Rini menekankan bahwa kolaborasi lebih mendalam dengan OECD dan negara anggota menjadi kunci agar proses aksesi dapat berjalan lancar. “Dukungan dan panduan dari OECD sangat berarti, terutama saat kita memasuki tahap telaah teknis,” ujarnya.
Elsa Pilichowski menyatakan optimisme terhadap kerja keras Indonesia dan memastikan Sekretariat OECD siap mendukung penuh proses aksesi tersebut.
