Denpasar, – Menjelang tanggal 1 Desember 2025, Aliansi Merah Putih Bergerak (AMP-B) Wilayah Bali mengeluarkan pernyataan tegas menolak aktivitas yang mereka anggap sebagai aksi separatis oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bali. Penolakan ini disampaikan melalui dua video resmi yang dirilis pada Rabu (20/11).
Tegaskan Komitmen Bela Negara
Dalam video pertama, AMP-B Bali menegaskan bahwa langkah mereka merupakan bagian dari komitmen menjaga keutuhan NKRI. Mereka menyebut keberadaan AMP di Bali dianggap menimbulkan keresahan dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.
“Kami melarang keras segala bentuk aksi separatis kelompok AMP, khususnya menjelang tanggal 1 Desember,” ujar juru bicara dalam video tersebut.
Aliansi juga menyatakan siap berada di garis depan jika peringatan itu diabaikan.
“Kami tidak akan ragu menghadang dan membubarkan aksi yang mengancam kedamaian di Bali,” tegasnya.
Surat Pernyataan Sikap Resmi Dirilis
Video kedua berisi dokumen pernyataan sikap yang memuat empat poin utama. Dalam dokumen tersebut, AMP-B Bali menyatakan bahwa:
-
AMP KK Bali adalah kelompok yang mereka sebut ilegal dan memiliki afiliasi dengan gerakan separatis OPM.
-
Aktivitas AMP dinilai mempengaruhi dan merusak masa depan mahasiswa Papua dengan berlindung di balik aspirasi demokrasi.
-
Aksi AMP disebut liar serta berpotensi mengganggu ketertiban dan merusak citra Denpasar sebagai kota yang aman.
-
Jika aparat tidak bertindak, AMP-B Bali mengaku akan turun langsung untuk menghadang dan membubarkan aksi tersebut.
Pernyataan itu ditandatangani di Denpasar, 20 November 2025, sebagai bentuk “peringatan keras dan perlawanan moral” terhadap aksi yang dianggap dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan Bali.
Situasi Menjelang 1 Desember Dipantau Ketat
Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak AMP KK Bali terkait pernyataan tersebut. Aparat keamanan juga belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun sebelumnya kepolisian telah mengimbau agar masyarakat menjaga kondusivitas menjelang tanggal-tanggal yang dianggap sensitif secara politik.
Situasi di Bali diperkirakan akan dipantau lebih ketat, menyusul adanya potensi gesekan antar kelompok menjelang tanggal 1 Desember.
