NTT,vonisinvetigasi.- Peristiwa bunuh diri seorang anak SD di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan nasional. Anak berinisial YBR tersebut diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi keluarga yang tak mampu menyediakan buku dan alat tulis sekolah.
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menilai tragedi ini sebagai cerminan serius buruknya implementasi kebijakan pendidikan di daerah. Ia menyebut peristiwa tersebut telah mencoreng wajah pendidikan nasional sekaligus wibawa negara.
Menurut Filep, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin setiap anak memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi ekonomi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah hingga tingkat desa harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan tidak boleh abai terhadap persoalan pendidikan dasar.
Filep juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20 persen. Ia menilai, jika kebutuhan dasar sekolah masih menjadi beban keluarga miskin, maka ada persoalan serius dalam tata kelola dan distribusi anggaran.
Ia menambahkan bahwa kebijakan pendidikan yang dirancang pemerintah pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, harus diukur dari dampak nyata bagi siswa, bukan sekadar capaian administratif.
Sebagai penutup, Filep mendesak adanya evaluasi total dan langkah tegas terhadap pemerintah daerah yang dinilai lalai, demi mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
