Jakarta – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) terus memperkuat langkah reformasi birokrasi melalui pengendalian gratifikasi, pencegahan benturan kepentingan, serta penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dalam Rapat Akselerasi Reformasi Birokrasi yang berlangsung di Pasar Minggu, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Viva Yoga menyampaikan bahwa pembangunan sistem pemerintahan yang bersih tidak hanya bergantung pada penerapan digitalisasi dan e-government, tetapi juga harus dibarengi dengan integritas aparatur sipil negara.
“Integritas menjadi aspek yang sangat penting karena menyangkut moral dan etika. Tanpa integritas, sistem secanggih apa pun tidak akan berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa digitalisasi birokrasi mampu meminimalisasi interaksi langsung, mengurangi praktik-praktik tidak sehat, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Namun, pengawasan tetap menjadi elemen penting untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai aturan.
Untuk itu, Kementrans menggandeng lembaga pengawasan eksternal seperti KPK, BPKP, dan BPK agar terlibat aktif dalam proses monitoring, pendampingan, hingga evaluasi program sejak tahap awal.
“Kita tidak ingin ada pegawai atau pejabat Kementrans yang bermasalah dengan lembaga pengawasan keuangan. Pengawasan yang kuat harus terus dijaga,” tegasnya.
Rapat yang dihadiri jajaran Inspektorat Jenderal dan perwakilan unit kerja Kementrans tersebut juga dirangkaikan dengan talk show bersama narasumber dari KPK dan BPKP. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran seluruh pegawai akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Melalui langkah ini, Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya untuk terus mengakselerasi reformasi birokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang profesional dan bebas dari praktik penyimpangan.
(ARW)
