BANTUL — Perjuangan mengusulkan Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin sebagai Pahlawan Nasional tidak semata-mata dilandasi ikatan emosional. Peristiwa pembunuhan wartawan Harian Bernas itu memiliki jejak sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perjuangan pers, demokrasi, keterbukaan politik, dan upaya masyarakat mencari keadilan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Pakar PWI DIY sekaligus Penasehat Tim Adhoc Pengusulan Udin sebagai Pahlawan Nasional, Ahmad Subagya, dalam audiensi PWI DIY dan Tim Adhoc dengan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Kantor Bupati Bantul, Senin (24/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad mengungkapkan bahwa dirinya telah mengenal Udin sejak masih muda. Keduanya bahkan pernah mengikuti tes wartawan di Harian Bernas.
“Tes wartawan itu bareng saya. Udin diterima, saya tidak,” ujar Ahmad, disambut gelak tawa peserta audiensi.
Setelah gagal menjadi wartawan Bernas, Ahmad kemudian memilih terjun ke dunia politik melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meski berbeda jalur profesi, hubungan dirinya dengan Udin tetap terjalin dan semakin dekat.
Ikatan emosional itu semakin kuat ketika Udin meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan. Ahmad mengaku menjadi salah satu orang yang keluar paling awal setelah mendengar kabar mengenai meninggalnya wartawan tersebut.
Namun, menurut Ahmad, perjuangan mengungkap kasus Udin kemudian berkembang jauh melampaui hubungan personal. Kasus tersebut menjadi bagian dari dinamika perjuangan demokrasi dan keterbukaan politik, khususnya menjelang Reformasi 1998.
Reformasi Membuka Kembali Kasus Udin
Ahmad mengatakan, momentum Reformasi 1998 membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk kembali mempertanyakan kasus pembunuhan Udin yang sebelumnya mengalami kebuntuan secara hukum.
“Begitu reformasi, kemudian keterbukaan politik terjadi, salah satu kanal yang terbuka adalah kembali menggugat terbunuhnya Udin,” katanya.
Ketika proses hukum belum memberikan titik terang, dorongan untuk mengungkap kasus tersebut kemudian berkembang melalui jalur politik. Pada saat yang sama, gerakan mahasiswa semakin masif di berbagai daerah.
Di Bantul, kata Ahmad, sejumlah gedung pemerintahan bahkan sempat diduduki mahasiswa. Kantor Bupati Bantul dan DPRD Bantul menjadi bagian dari aksi tersebut. Rumah dinas bupati juga tidak luput dari gerakan mahasiswa.
Situasi itu kemudian mendorong DPRD Bantul menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan terkait kasus pembunuhan Udin.
“Karena waktu itu ada tuntutan yang masif, ada gerakan yang masif, DPRD diduduki, DPRD menggunakan hak interpelasi,” ujarnya.
Hak interpelasi tersebut digunakan untuk mempertanyakan posisi pemerintah daerah dan kemungkinan keterkaitannya dengan kasus meninggalnya Udin.
“Mempertanyakan kira-kira Pak Bupati (Sri Roso Sudarno-red) ini terhadap kasus terbunuhnya Udin terlibat apa tidak,” kata Ahmad.
Ahmad Subagya Pernah Duduk di Pansus
Dalam rangkaian proses politik tersebut, Ahmad Subagya tercatat menjadi salah satu anggota panitia khusus (pansus) DPRD Bantul yang membahas persoalan kasus Udin.
Ia mengingat bahwa pansus tersebut terdiri atas sejumlah unsur fraksi di DPRD Bantul, antara lain Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi PDI, serta unsur Fraksi ABRI.
Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan Ahmad mengikuti perkembangan kasus Udin. Karena itu, menurut dia, perjuangan mengusulkan Udin sebagai Pahlawan Nasional tidak bisa hanya dilihat dari sisi kedekatan personal.
“Jadi banyak hal yang memang ada ikatan emosional. Tetapi dalam perjalanannya tidak sebatas ikatan emosional,” tegas Ahmad Subagya, yang kini menjadi politisi Partai Gerindra.
Menurutnya, terdapat konteks sejarah yang lebih luas dalam perjuangan mengenang Udin, yakni perjuangan pers, demokrasi, keterbukaan politik, serta upaya masyarakat memperoleh keadilan.
PWI DIY Perkuat Dukungan Pengusulan Udin
Audiensi PWI DIY dan Tim Adhoc dengan Bupati Bantul tersebut dipimpin Ketua PWI DIY Drs. Hudono, SH. Hadir pula Anggota Dewan Pakar PWI DIY sekaligus Penasehat Tim Adhoc Ahmad Subagya, Ketua Tim Adhoc Ki Bambang Widodo, serta sejumlah anggota tim, antara lain Ainun Najib, Kusno Utomo, Primaswolo S., Ikhwanuddin Agus Susanto, dan Sigit Purwita.
Turut hadir tiga pemimpin redaksi media, yakni Pemimpin Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat Octo Lampito, Pemimpin Redaksi Tribun Jogja Taufik Juariyanto, dan Pemimpin Redaksi Radar Jogja Zaki Mubaroq.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah PWI DIY bersama Tim Adhoc untuk memperkuat dukungan terhadap pengusulan Udin sebagai Pahlawan Nasional.
Bagi PWI DIY, perjalanan hidup Udin sebagai wartawan serta rangkaian peristiwa yang terjadi setelah kematiannya merupakan bagian penting dari sejarah pers dan demokrasi di Yogyakarta.
Pengusulan Udin sebagai Pahlawan Nasional diharapkan tidak berhenti pada penghormatan terhadap sosok pribadi Udin, tetapi juga menjadi momentum untuk merawat ingatan sejarah mengenai pentingnya kebebasan pers, keberanian menjalankan profesi jurnalistik, serta perjuangan masyarakat dalam mencari keadilan. (*)
