Jakarta – Pemerintah mendorong pembangunan sistem data terpusat dan percepatan transformasi digital pemerintahan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri Koordinator PMK Pratikno menyatakan bahwa data terpadu menjadi kunci agar setiap intervensi pemerintah tepat sasaran, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi dipercepat sebagai acuan utama pelaksanaan program pemulihan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa keberlangsungan pemerintahan daerah menjadi faktor krusial dalam pemulihan masyarakat. Pemerintah digital diposisikan sebagai instrumen agar layanan tetap berjalan meski terdampak bencana.
Pemerintah menegaskan bahwa bencana tidak boleh menghentikan kerja negara. Sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan.
