Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menekankan pentingnya pembangunan sistem data terpusat dan percepatan transformasi digital pemerintah dalam pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menurut Pratikno, data yang terintegrasi menjadi kunci agar setiap kebijakan dan program rehabilitasi serta rekonstruksi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, terukur, dan transparan. Hal ini juga menjadi dasar penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi yang tengah dipercepat oleh Satgas Pascabencana.
“Rencana Induk dan Rencana Aksi harus segera diselesaikan agar implementasi di lapangan tidak tertunda dan kebutuhan pendanaan dapat diatur dengan baik,” kata Pratikno dalam rapat koordinasi Satgas.
Sejalan dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa keberlangsungan pemerintahan daerah menjadi faktor utama keberhasilan pemulihan masyarakat. Ia menilai roda pemerintahan tidak boleh berhenti meskipun daerah tengah menghadapi dampak bencana.
Transformasi digital pemerintah pascabencana juga diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan yang tangguh dan inklusif. Pemerintah digital diposisikan sebagai sarana memastikan layanan publik tetap berjalan dan hak masyarakat tidak terputus akibat bencana.
Pemerintah berharap sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mempercepat pemulihan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga keberlanjutan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
