Jakarta – Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Senin (17/11) menghasilkan sejumlah catatan penting terkait evaluasi APBN 2025 dan kesiapan pelaksanaan anggaran 2026. Komisi V menekankan pentingnya pemerataan alokasi anggaran antar wilayah serta percepatan berbagai program prioritas.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menutup kesenjangan antar daerah. “Di era kepemimpinan Menteri Dody, pemerataan antar wilayah menjadi isu utama. Infrastruktur di luar Jawa perlu dikejar, namun Jawa juga penting karena pusat pergerakan ekonomi,” ujarnya.
Komisi V juga menyetujui pembukaan blokir anggaran Kementerian PU TA 2025, percepatan pelaksanaan pinjaman dalam dan luar negeri, serta pergeseran anggaran antar satuan kerja. Selain itu, Komisi meminta percepatan proses lelang PBJ 2026 serta peningkatan partisipasi pengusaha lokal.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dody memaparkan capaian anggaran 2025 serta peningkatan pagu efektif yang kini mencapai Rp109,81 triliun. Untuk 2026, Kementerian PU memperoleh pagu Rp118,5 triliun yang akan difokuskan pada pembangunan irigasi, penyediaan air minum, perbaikan dan pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, serta program infrastruktur berbasis masyarakat.
Dody juga menegaskan bahwa kementeriannya melakukan percepatan berbagai proses teknis guna mengejar realisasi anggaran 2025 yang saat ini mencapai 59,06% untuk keuangan dan 61,54% untuk fisik. “Kami berterima kasih atas masukan Komisi V dan akan menindaklanjuti seluruh saran demi meningkatkan efektivitas dan pemerataan pembangunan,” kata Dody.
