Jakarta, 12 November 2025 — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyampaikan optimisme bahwa seluruh desa di Indonesia akan segera teraliri listrik pada periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Evaluasi APBN 2025 hingga Bulan November bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lazarus, Yandri melaporkan bahwa hingga 10 November 2025, penyerapan anggaran Kemendes PDT baru mencapai 63,05 persen. Ia menjelaskan, sebagian anggaran sekitar Rp288 miliar masih dalam status terblokir sehingga belum dapat digunakan secara optimal.
Meski demikian, Yandri menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk menuntaskan persoalan keterisolasian desa, termasuk akses terhadap listrik.
“Masih banyak desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Ini menjadi perhatian serius pemerintah dan sudah dibahas dalam Sidang Kabinet,” ungkap Yandri.
Selain fokus pada elektrifikasi desa, Kemendes juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperluas akses internet desa, terutama bagi desa-desa ekspor yang memiliki potensi produk unggulan.
“Untuk sementara, internet diprioritaskan bagi desa-desa ekspor. Tapi kami juga membuka peluang kolaborasi dengan anggota Komisi V yang memiliki desa binaan,” ujarnya.
Yandri menekankan bahwa pembangunan desa tidak bisa dilakukan secara sektoral. Ia mendorong adanya sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar seluruh masyarakat desa dapat menikmati infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan pendidikan yang layak.
Dalam kesempatan tersebut, Yandri juga memaparkan program unggulan Kemendes, yakni “Satu Desa, Satu PAUD”, yang merupakan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
“Pendidikan anak usia dini di tingkat desa masih rendah. Karena itu kami mendorong agar setiap desa memiliki satu lembaga PAUD,” jelas mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Namun, Yandri mengakui adanya tantangan di lapangan, terutama terkait penyediaan lahan pembangunan PAUD.
“Masalah utamanya tanah, minimal harus tersedia 1.000 meter untuk pembangunan fasilitas,” katanya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, serta sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan kementerian.
Dengan berbagai program tersebut, Yandri menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan desa yang terang, terkoneksi, dan berdaya, sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
